MAKALAH PERAN WARGA NEGARA DALAM PESTA DEMOKRASI

TUGAS MAKALAH

 

MATERI DAN PEMBELAJARAN PKn SD

(PDGK 4401)

PERAN WARGA NEGARA DALAM PESTA DEMOKRASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH :

 

NAMA       :  MIRAWATI ANJA

NIM            :  823624397

POKJAR   :  BETOAMBARI A

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

UNIVERSITAS TERBUKA

UPBJJ – KENDARI

2012

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur hanya kepada Allah SWT karena hanya dengan rahmat-Nya dan karunia-Nya saja, maka kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “PERAN WARGA NEGARA DALAM PESTA DEMOKRASI”. Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah pembelajaran PKn SD.

Dalam proses penyusunan makalah ini penyusun mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran. Untuk itu rasa terima kasih penyusun menyampaikan kepada berbagai pihak yang telah membentu hingga dapat menyelesaikan makalah ini. Penyusun menyadari bahwa makalah ini terdapat benyak kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penyusun sendiri.

DAFTAR ISI

 

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………………………………      i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………      ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………..     iii

BAB I.      PENDAHULUAN

  • Latar Belakang ………………………………………………………………….. 1
  • Rumusan Masalah …………………………………………………………….. 1
  • Tujuan Penulisan ………………………………………………………………. 1

BAB II.     PEMBAHASAN

  • Karakteristik Warga Negara yang Demokratis ………………………
  • Model Pembelajaran PKn untuk pengembangan Warga             Negara yang Demokrasi

BAB III.    PENUTUP

  • Kesimpulan ………………………………………………………………………
  • Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan adalah kerangka pikir yang dibangun sebagai landasan dalam mengembangkan dan memberi bentuk konseptual bari PKn. Paradigma berarti juga suatu model atau rancang-bangun pikiran yang digunakan dalam pendiikan kewarganegaraan di Indonesia.

Dalam proses perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat madani, yakni masyarakat bangsa dan negara yang berpijak dari dan bermuara pada konsep dan nilai Pancasila dan UUD 1945, sebagai salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, perlu menyesuaikan diri secara adaptif dan koheren dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah. Pada hakikatnya proses pembangunan karakter dan bangsa harus dengan sengaja dimaksudkan untuk membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial. Dalam proses itulah, pembangunan karakter dan bangsa harus disikapi dan diperlukan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak yang secara konseptual dan programatik memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru.

Misi PKn dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang secara psikopedagogis dan sosio-andragogis berfungsi mengembangkan tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis, yakni kecerdasan wargan negara, tanggung jawab warga negara, dan partisipasi warga negara. Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan diperlukan suatu strategi dan pendekatan pembelajaran khusus yang sesuai dengan paradigma baru PKn.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, shg yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

  • Upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan masyarakat demokrasi melalui paradigma baru PKn.
  • Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Dapat mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat
  2. Membuat sebuah kebijakan yang dapat diimplementasikan pada masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Karakteristik Warga Negara yang Demokratis

          Kebutuhan akan adanya paradgima baru PKn saat ini sudah mendesak bangsa Indonesia yang saat ini telah mengalami suatu perubahan diharapkan bergerak ke arah pendewasaan hingga terbentuknya masyarakat yang betul-betul demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial sesuai dengan konsep nilai, norma dan moralitas yang tersurat dan tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian pengembangan masyarakat yang demokratis, religius, beradap, bersatu, dan berkeadilan sosial tb tidaklah mudah, terutama bagi masyarakat Indonesia yang secara historis belum memiliki pengalaman utuh berkehidupan yang betul-betul demokratis, perkembangan ekonomi yang masih terbatas, identitas rasional yang masih rapuh, dan budaya kewarganegaraan yang belum terbentuk. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat Indonesia demokratis yang religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial itu perlu waktu, upaya gigih yang konsisten dan komitmen kebangsaan, serta pendidikan demokrasi yang sinambung. Perlu digarisbawahi bahwa masyarakat tidak dapat hidup berdemokrasi dengan baik apabila mereka dalam keadaan tidak berpendidikan, bodoh, apatis, dan miskin. Masyarakat demokrasi hanya dapat tercipta apabila masyarakatnya berpendidikan memadai dan secara ekonomis kebutuhan dasar hidupnya sudah terpenuhi. Dengan demikian masyarakat demokratis yang religius, beradab, bersatu dan berkeadilan sosial baru dapat terwujud apabila masyarakat terdidik baik dan sejahtera, shg mereka mau dan mampu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata dalam bahasa latin demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Shg demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut “luber dan jurdil”. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prisnip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku shg demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan.

Suryadi dan Somardi mengemukakakn bahwa untuk mengkonsepsikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan paradigmanya yang baru, konsep negara dapat didekati dari sudut pandang sistem. Dalam masyarakat demokrasi terdapat lima sistem tata kehidupan bernegara sebagai berikut :

  1. Sistem personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subyek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah dan yang diperintah.
  2. Sistem kelembagaan menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Sistem normatif adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara.
  4. Sistem kewilayahan menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yuridiksi negara Indonesia.
  5. Sistem ideologis menunjuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tinjauan sistem ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang eksistensi kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara secara sehat merupakan fungsi dari seluruh komponen sistemnya. Dengan kata lain, kerusakan dalam salah satu komponen sistem akan mengganggu berfungsinya sistem kenegaraan secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan atribut-atribut kewarganegaraan di atas, dan struktur pengorganisasian yang berorientasi pada sistem kehidupan bernegara maka PKn dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di era globalisasi.

Kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional berarti bahwa setiap warga negara (1) merupakan anggota penuh dan sederajat dari sebuah masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan (2) diberi hak-hak dasar dan dibebani tanggung jawab. Warga negara hendaknya mengerti bahwa dengan keterlibatannnya dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat demokratis, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di lingk tetangga, masyarakat, dan bangsa.

  1. Model Pembelajaran PKn untuk Pengembangan Warga Negara yang Demokratis.

Untuk mencapai tujuan PKn dengan paradigma baru perlu disusun materi dan model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dan harapan PKn, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangakn tanggung jawab warga negara, serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik.

Pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian guru atau calon guru dalam mempersiapkan dan metode pendekatan pembelajaran. Hal terakhir ini merupakan titik yang masih lemah untuk mengantarkan para peserta didik menjadi warga negara yang demokratis. Pembelajaran partisipasif yang berbasis porotofolio merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan PKn tersebut.

Materi PKn dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk standar isi yang bersifat rasional PKn yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesntralisasi dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Ada empat isi pokok pendidikan kewarganegaraan, yakni :

  1. Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukkan.
  2. Standar meteri kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran
  3. Indikator mencapaian sebagai kriteria kebershian pencapaian kemampuan dan
  4. Rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru.

PKn dengan paradigma baru bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan (civic compretence) untuk semua jenjang. Sedangkan pembelajaran partisipatif yang berbasis portofolio (portofolio-based learning) merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan PKn tersebut.

Porotofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan, portofolio dalam pembelajaran PKn merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang mereka pilih.

Pembelajaran PKn yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif parass terhadap kewarganegaraannya dan pemerintahannya.

Langkah-langkah pembelajaran PKn yang berbasis portofolio meliputi:

  1. Mengidentifikasi masalah yang akan dikaji
  2. Mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji
  3. Mengkaji pemecahan masalah
  4. Membuat kebijakan publik
  5. membuat rencana tindakan

BAB III

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

          Melalui misi PKn dengan paradigma barunya maka, untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis ada tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis yakni kecerdasan warga negara, tanggung jawab warga negara, dan partisipasi warga negara. Selain itu, untuk mengembangkan masyarakat yang demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan dapat digunakan strategi dan pendekatan pembelajaran khusus yang sesuai dengan paradigma baru PKn.

  1. Saran

Untuk dapat mengembangkan masyarakat yang demokratis maka diharapkan kepada pemerintah dapat berperan aktif untuk mencerdaskan masyarakat, memiliki tingkat penghidupan yang cukup, dan peran aktif warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangs, dan bernegara.

DAFTAR PUSTKA

 

Udin G. Winataputra, dkk. Materi dan Pembelajaran

PKn SD. Jakarta : Universitas Terbuka

silahkan download disini DOWNLOAD

Iklan
Pos ini dipublikasikan di makalah dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s